Nanga Bulik, Senin (22/06) – DPRD Kabupaten Lamandau menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Pidato Pengantar Bupati Lamandau tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 serta Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamandau tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lamandau, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, perwakilan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lamandau membacakan pidato pengantar Bupati Lamandau terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. “Kabupaten Lamandau untuk yang ketiga belas kalinya secara berturut-turut kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” demikian disampaikan dalam pidato Bupati Lamandau.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan kepada DPRD merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan guna mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD,” sebagaimana tertuang dalam pidato pengantar tersebut yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lamandau.

Pada rapat paripurna yang sama juga disampaikan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lamandau Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026. Secara umum, masyarakat mengharapkan pembangunan yang merata di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau.