Nanga Bulik, Rabu (29/07) – Bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau memimpin audiensi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama pengelola SPBU dan Pertashop di Kabupaten Lamandau. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Asisten Adminitrasi Umum Setda Lamandau, para kepala perangkat daerah, serta manajemen SPBU dan Pertashop. Audiensi dilaksanakan sebagai langkah bersama dalam mencari solusi atas distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara tertib dan merata.

Dalam arahannya, Bupati Lamandau menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas distribusi BBM di Kabupaten Lamandau. Bupati juga mendorong penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar pengawasan penyaluran BBM bersubsidi semakin efektif serta tepat sasaran. Selain itu, dibahas berbagai langkah jangka pendek, di antaranya pengaturan antrean di SPBU, pembentukan forum komunikasi pengelola SPBU, serta penguatan pengawasan bersama oleh pemerintah daerah dan aparat terkait.

Melalui rapat tersebut disepakati beberapa langkah strategis, di antaranya pengaturan antrean pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bulik dan Sematu Jaya setiap hari pukul 07.00–10.00 WIB yang mulai berlaku 30 Juli 2026. Selain itu, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertalite sebesar Rp13.000 per liter untuk wilayah Kota Nanga Bulik, SKPE, dan Kecamatan Sematu Jaya, sementara pengaturan HET untuk kecamatan lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa pada awal Agustus 2026.

Pemkab Lamandau berharap hasil audiensi ini dapat menjadi solusi dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di daerah. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, serta pemerintah kecamatan dan desa diharapkan mampu mewujudkan penyaluran BBM yang lebih tertib, adil, dan memberikan kepastian bagi Masyarakat.