Nanga Bulik – Senin (25/08), Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Gubernur dan Bupati dan Walikota se-Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti Bupati Lamandau dari ruang rapat Kantor Bupati Lamandau.

Rapat membahas pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pemerintah daerah terkait kemandirian fiskal. Dalam paparannya, Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya kapasitas fiskal di banyak daerah. Dari total 548 daerah otonom (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota), hanya sekitar 26 daerah atau 4,76% yang memiliki kemampuan fiskal kuat. Sekitar 5% daerah berada pada kategori sedang, sedangkan mayoritas lainnya masih lemah. Bahkan, lebih dari 70% APBD sejumlah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Rapat ini juga menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyampaikan tantangan dan masukan, sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bupati Lamandau menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mendukung upaya tersebut melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Lamandau.