Nanga Bulik – Senin (21/09), Pemkab Lamandau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah.
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai intervensi yang telah dilakukan untuk mengendalikan harga pangan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala di lapangan serta memastikan berbagai langkah stabilisasi yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik, inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Sementara itu, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar dan beras turut memberikan andil terhadap inflasi.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga pangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan intervensi yang dilakukan berjalan efektif serta mendukung terjaganya daya beli dan kesejahteraan masyarakat.