Nanga Bulik, Jumat (22/05) – Pemerintah Kabupaten Lamandau menerima kegiatan koordinasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Lamandau, kegiatan tersebut diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lamandau bersama jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah.

Koordinasi tersebut membahas sejumlah isu aktual terkait perkembangan sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau. Pembahasan meliputi klarifikasi informasi dan perkembangan permasalahan, inventarisasi data dan dokumen pendukung, serta langkah-langkah penyelesaian dan mitigasi yang telah maupun akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, turut dibahas identifikasi potensi dampak sosial dan aspek hak asasi manusia yang dapat timbul akibat sengketa lahan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan koordinasi terkait pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah dari perspektif hak asasi manusia di wilayah Kabupaten Lamandau. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan regulasi daerah yang disusun dapat selaras dengan prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan di daerah secara komprehensif, humanis, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.