Nanga Bulik – Senin (27/04), Pemerintah Kabupaten Lamandau menunjukkan komitmennya dalam upaya pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lamandau diwakili oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam yang mengikuti rapat secara virtual bersama jajaran pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya dituntut hadir dalam forum koordinasi, tetapi juga harus melakukan langkah konkret di lapangan. Upaya pengendalian inflasi dinilai harus dilakukan secara aktif melalui pemantauan harga, pengawasan distribusi barang, serta intervensi yang tepat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rakor tersebut juga menyoroti masih adanya ratusan pemerintah daerah yang belum optimal dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi. Oleh karena itu, Kemendagri mendorong penerapan enam langkah utama, mulai dari operasi pasar, sidak harga, hingga penguatan kerja sama antar daerah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.

Selain fokus pada inflasi, Kemendagri turut mengajak pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan juga memanfaatkan skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.