Nanga Bulik, Senin (20/04) Pemerintah Kabupaten Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari ruang rapat Bupati Lamandau.

Bupati Lamandau dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam, bersama perwakilan Forkopimda serta para kepala OPD terkait. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bentuk sinergi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung program strategis nasional.

Dalam arahannya, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui langkah konkret dan terukur, seperti menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan data, kemudahan perizinan, serta sinergi lintas sektor guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Tak hanya itu, dalam sosialisasi jaminan produk halal, pemerintah pusat juga meminta keterlibatan aktif pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal melalui program yang tersedia. Hal ini dinilai penting karena dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan memiliki daya saing yang lebih luas serta mampu menembus pasar yang lebih besar. Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.