Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta Sosialisasi Jaminan Produk Halal, secara daring dari Ruang Rapat Bupati Lamandau, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan SDA, perwakilan Forkopimda, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan, khususnya cabai merah, cabai besar, dan bawang merah yang saat ini mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah akibat terbatasnya pasokan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggencarkan gerakan menanam sebagai langkah strategis, mengingat komoditas tersebut relatif mudah dibudidayakan di berbagai daerah. Selain itu, Tomsi juga mengingatkan bahwa persoalan ketersediaan cabai dan bawang merah merupakan isu klasik yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, sejumlah daerah di Indonesia mengalami defisit produksi cabai rawit dan cabai merah, terutama di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera. Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta untuk mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian, termasuk menjalin kerja sama antar daerah, khususnya antara daerah yang mengalami defisit dengan daerah yang surplus produksi. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian guna mencari solusi efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.