Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Lamandau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Selasa (31/3/2026), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh enam kabupaten, yakni Kabupaten Lamandau, Seruyan, Barito Timur, Pulang Pisau, Sukamara, dan Gunung Mas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan perwakilan dari masing-masing kabupaten. Dari Kabupaten Lamandau hadir Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamandau membacakan sambutan mewakili enam kabupaten yang hadir pada acara tersebut. Bupati Rizky menyatakan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimana laporan keuangan unaudited disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini menjadi wujud kedisiplinan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan tepat waktu.

“Laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada masyarakat, serta bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Kami menyatakan kesiapan penuh untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif oleh BPK, serta membuka diri terhadap setiap masukan, koreksi, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Kami berharap, melalui proses pemeriksaan yang profesional dan independen, pemerintah daerah dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Bupati Lamandau.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “LKPD ini akan segera diproses dan ditindaklanjuti oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah,” ucap Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar.

Dengan penyerahan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK terus terjalin dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.